arrow
Penjaringan Aspirasi

Dengan telah disetujuinya RTRW DKI Jakarta 2030, maka sesuai dengan PP No. 15 th 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang disebutkan bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan seharusnya DKI Jakarta memiliki RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk seluruh kecamatan yang nantinya berfungsi sebagai kendali operasional.

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa perlu adanya pelibatan peran masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Lebih lanjut dalam PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang disebutkan bahwa pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;

b. Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;

c. Menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan

d. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar tersebut Dinas Tata Ruang (DTR) DKI Jakarta dalam rangka penyusunan RDTR kecamatan-kecamatan di DKI Jakarta, perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui : Focus Group Discussion (FGD), workshop, website, dan sekretariat.